Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggran Pendapatan dan BElanja Negara (APBN) adalah rencana penerimaan dan belanja (pengeluaran ) pemerintah dalam rangka mencapai sasaran pembanguna dalam satu waktu. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam pasal 23 ayat (1) UUD  1945, bahwa :

            “ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu "

 Dengan kata lain APBN ditetapkan dengan Undang-undang. Artinya dengan persetujuan DPR.

 Fungsi APBN

1.     Fungsi APBN

Sebagai contoh, bila seorang ingin membeli mobil baru untk mengganti mobilnya yng sudah tua, tetapi karena masih harus membayar pajak, maka batallah pembelian mobil baru itu. Disini proses relokasi dari arah pembelan mobil baru menjadi pendapatan Negara . Proses Realokasi dapat berubah stuktur produksi dan lapangan kerja

2.    Fungsi Distribusi

Pemerintah masih menarik pajak dari rakyat untuk disalurkan kepada orang lain sebagai tunjangan/dana pension. Disini terjadi pembatalan pengeluaran di satu sector tetapi membangkitkan pengeluaran disektor lain.

3.    Fungsi stabilisasi

Dalam pasang surutya perekonomian kadang-kadang terjadi inflasi atau bahkan saja erjadi deflasi.

a.    Apabila terjadi inflasi, untuk menekannya  ialah dengan mengurangi atau menunda beberapa anggaran pembelanjaan. Hasilnya akan mengurangi tungkat harga dan dapat menciptakan surplus atau sisa anggaran yang menjadi tabungan Negara.

b.    Bila terjadi deflasi, pemerintah dapat menambah pengeluaran. Jika perlu dengan defisit anggaran.

Sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a.   Sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Pusat

Pendapatan Negara yaitu semua penerimaan Negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Negara terdiri dari :

1)    Penerimaan Perpajakan, meliputi :

a)    Pajak dalam Negeri

1.     Pajak Penghasilan

a.    Migas, meliputi PPh minyak bumi dan gas alam

b.    Non Migas, meliputi pasal 21,22,23,25/29, dan 26

2.    Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

3.    Pajak Bumi dan Bangunan

4.    Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

5.    Cukai

6.    Pajak Lainnya

b)   Pajak Perdagangan Internasional

1.     Bea Masuk

2.    Pajak/Pengukuran Ekspor

2)   Penerimaan Negara Bukan Pajak

a)    Penerimaan Sumber Daya Alam, meliputi minyak bumi, gas alam, Pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

b)   Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

c)    Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

3)   Hibah, merupakan bantuan berupa uang, narang, dan/ jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak meningkat.

    b.   Sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

       Pemerintah daerah dalam pelaksaan Desentralisasi terdri atas Pendapatan Daerah dan PEmebiayaan.

Pendapatan daerah bersumber dari :

1)    Pendapatan Asli Daerah

2)   Dana Perimbangan

3)   Lain-lan Pendapatan

Pembiayaan Bersumber dari :

1)    Sisa Lebih perhitungan anggaran Daerah

2)   Penerimaan Pinjaman Dareah

3)   Dana Cadangan Daearah

4)   Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuia dengan peraturan perundang-undanan.

PAD Bersumber dari :

1)    Pajak Daerah

Pajak daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala darah tanpa imbalan langung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2)   Restibusi Daerah

Restibusi daerah, adalah pungutan Daearah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3)   Hasil pengolahaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4)   Lain-lain PAD yang sah, meliputi:

a)    Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

b)   Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

c)    Jasa giro

d)   Pendapatan bunga

e)    Tuntutan ganti rugi

f)    Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

g)    Komisi, pototngan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksaan Dentralisasi.

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000, Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah dilakukan melalui Dana Perimbangan (DP) yang terdiri dari :

1)    Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan (PPh) Perseorangan, dan Sumber Daya Alam (SDA).

2)   Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum , selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan SPBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DAU dialokasikan untuk : Provinsi dan Kabupaten Kota.

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalamnegeri Neto. Propinsi DAU antar provinsi dan kabupaten/ lota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerntah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

3)   Dana Alokasi Khusus

Sesuai dengan UU nomor 25 tahun 1999 jo PP nomor 104 tahun 2000 DAK dialokasian kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan dana dari APBN . Kreteria kebutuhan khusus meliputi :

1.     Kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan dana alokasi umum.

2.    Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional

3.    Kebutuhan untuk memenuhi kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Bedasarkan kreteria kebutuhan khusus tersebut, DAK dibedakan atas Dana Reboisasi (DAK DR )  dan DAK non-dana Reboisasi (DAK non-DR).

c.     Jenis- jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih.

Belanja Negara dan daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah. Belanja Negara/daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementrian Negara/lembaga pemerintah pusat.

Belanja pemerintah pusat dikelompokkan atas:

1)    Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran.

Rincian belanja Negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementrian Negara/ lembaga pemerintah pusat.

2)   Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Rincian belanja Negara/daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, perubahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, penduduk dan perlindungan social.

3)   Belanja Pemerintah pusat menurut jenis belanja meliputi

a.     Belanja Pegawai

b.    Belanja barang

c.    Belanja Modal

d.    Pembayaran Bunga Utang

e.    Subsidi

f.    Belanja hibah

g.    Bantuan sosial

h.    Belanja Lain-lain

Pembiayaan yang perlu disediakan tidak hanya dibutuhkan untuk menutupi defisit APBN, akan tetapi juga diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri dan utang luat negeri. Cicilan Pokok utang dalam negeri akan diupayakan dapat dipenuhi dari sumber sumber pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri.

            Disisi pembiayaan dalam negeri, langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi :

1.     Penggunaan sebagian dana simpanan pemerintah di Bank Indonesia.

2.    Optimalisasi Penjualan asset  eks Badan Penyehataan Perbankan Nasional (BPPN) yang dikelola oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA)

3.    Melanjutkan kebijakan privatisasi melalui pelepasan saham (divestasi) BUMN tahun tahun sebelumnya.

4.    Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan mempertimbangkan program moneter dan pengelolaan utang secara terpadu.

Disisi Pembiayaan luat negeri, langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi :

1)    Pengupayaan Pembiayaan Luar Negeri, baik pinjaman proyek maupun pinjaamn program secara selektif.

2)   Memperbaiki ketentuan dan persyaratan pinjaman.

3)   Mengupayakan konvensi utang

4)   Penerbitan obligasi internasional.